logo-tut-wuri

Pemangku Kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan Apresiasi Draf Standar Pembiayaan yang Memenuhi Unsur Keadilan

Pengunggah
-
Tanggal Terbit
2022-08-06
Bagikan Laman Ini
Jakarta, PSKP -- Mengikuti perkembangan serta dinamika dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) menyelenggarakan Uji Publik Draf Standar Pembiayaan Pendidikan. Kegiatan ini dilakukan pada Jumat, 22 Juni 2022 di Hotel Harper Perintis, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.


Uji Publik ini dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, BAN S/M Provinsi, BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asosiasi Pengawas Provinsi, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi, PGRI Provinsi, Forum PKBM Provinsi, serta Kepala Sekolah dan Madrasah dari mulai tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.


Paparan Kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan oleh Kadisdik Prov. Sulsel

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad mengapresiasi kegiatan uji publik yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini berkenaan dengan konsep capacity building yang dapat menunjang mutu pendidikan di Indonesia.

Koordinator Standar Pembiayaan, Nur Berlian Venus Ali menambahkan bahwa draf standar pembiayaan disusun melalui sembilan prinsip penyusunan standar, yaitu: umum, inklusif, memantik inisiatif dan inovasi, fokus, substantif, relevan dan universal, selaras, holistik dan ringkas. Dengan demikian, draf standar pembiayaan ini dapat diterapkan di seluruh jenjang pendidikan.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan melakukan pengisian instrumen uji publik secara online melalui link aplikasi, atau dengan mengakses QR code yang tersedia. Para undangan uji publik diberikan waktu untuk melakukan pengisian instrumen dengan harapan dapat menjadi bahan jajak pendapat. Perwakilan Tim Penyusun, Ingga D. Vistara kemudian memandu sesi diskusi setelah semua peserta mengisi instrumen uji publik yang dipandu oleh Tim Penyusun.

Kepala Sekolah SD Inpres Perumnas, Arfai menjelaskan bahwa standar pembiayaan sebelumnya hanya membahas terkait biaya operasional. Namun, standar pembiayaan saat ini terbagi menjadi dua komponen yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Hal ini disambut baik oleh peserta kepala sekolah karena dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pengembangan kualitas pendidikan di sekolah bisa menjadi lebih baik lagi.