logo-tut-wuri

Mempertemukan Simpul-Simpul Pengetahuan untuk Menggali Pembelajaran dari Proses Pembuatan Kebijakan

Pengunggah
-
Tanggal Terbit
2019-07-03
Bagikan Laman Ini

Perumusan kebijakan merupakan rangkaian proses berkesinambungan yang melibatkan beragam sumber daya dan dukungan lain di dalamnya. Pada umumnya, kebijakan bersifat multisektor dan berdampak secara luas, sehingga membutuhkan dukungan pengambil kebijakan dengan ragam perspektif yang bersifat universal dan terbuka terhadap perubahan. Keberlanjutan kebijakan merupakan salah satu elemen penting yang dapat menggambarkan tentang bagaimana suatu program berperan dalam proses pembuatan serta implementasi kebijakan. 

Menjawab tantangan tersebut, pada 3 Juli 2019, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitan dan Pengembangan (Puslitjakdikbud, Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama program kemitraan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) menggelar forum Temu INOVASI edisi khusus dengan tema: “Menggali Pembelajaran dari Proses Pembuatan Kebijakan”. Inisiatif ini dilakukan sebagai salah satu upaya memperkaya keanekaragaman simpul-simpul pengetahuan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan, dalam rangka mendukung pengembangan kebijakan dan advokasi berbasis bukti baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Balitbang Kemendikbud ini merupakan kesempatan berbagi hasil studi beberapa pihak, seperti Puslitjakdikbud Balitbang Kemendikbud serta beberapa program kemitraan di Indonesia, seperti INOVASI, TASS, KOMPAK, MAMPU dan RISE. 

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 100 orang peserta tersebut, INOVASI berupaya membagi praktik baik yang terjadi di beberapa daerah terkait dengan proses pembuatan kebijakan (Peraturan Walikota/Perwali) literasi di Kota Batu. Selain ity, upaya mendorong keberlanjutan kebijakan merupakan salah satu elemen kunci yang perlu dipelajari lebih lanjut utamanya tentang bagaimana suatu program berperan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. 

 Hasil studi yang dilakukan INOVASI menemukan beberapa faktor kritis yang harus dipenuhi dalam proses lahirnya kebijakan di daerah, yang melibatkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat setempat, pemangku kepentingan pendidikan, dan aktor penting lainnya yang terlibat. 

Pada konteks berbeda, Program RISE menggunakan framework Authority-Acceptance-Ability, dengan membagikan pengalaman tentang pentingnya penerimaan dan kapabilitas aktor pembuat kebijakan di daerah guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Program KOMPAK mengambil perspektif berbeda, dengan lebih memilih mengangkat inovasi lokal terkait penanganan anak putus sekolah. Di tingkat nasional, program TASS membagikan pengalamannya dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkaan mutu guru. Sejalan dengan fokus isu INOVASI, program MAMPU menjelaskan tentang bagaimana mendorong penggunaan isu inklusi dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, Puslitjakdikbud Balitbang Kemendikbud mempresentasikan kajiannya tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan bagaimana Kemendikbud memanfaatkan kajian tersebut dalam rangka meningkatkan kebijakan yang telah ada.

Dari berbagai materi dan hasil penelitian yang disampaikan, diharapkan akan mendorong terbangunnya jejaring penelitian untuk dapat saling berkolaborasi dalam tercapainya penelitian yang berkualitas dan menjawab tantangan kebijakan yang terkini dan berkesinambungan. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Puslitjakdikbud dalam paparannya di akhir acara, yang akan mengintegrasi beragam jejaring penelitian untuk dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, melalui pengembangan Sistem Informasi Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (SIP-Dikbud). Keberadaan SIP-Dikbud, ke depannya akan menjadi salah satu media pertemuan setiap ‘simpul pengetahuan’ yang dimaknai sebagai era keterbukaan bagi setiap proses partisipasi yang transformatif, siap untuk menerima masukan, dan Inisiatif untuk selalu berperan aktif. (DNR)