Evaluasi sistem pendidikan perlu dilakukan guna memahami kondisi sistem layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyusun kebijakan atau program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya evaluasi sistem pendidikan, stakeholder dapat memantau perkembangan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, melakukan pelaporan pada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas, dan mendorong perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Rekomendasi yang disampaikan dalam naskah ini merupakan kerangka konsep kebijakan terkait evaluasi sistem pendidikan dengan mekanisme, yang terdiri dari: (i) sistem single source of truth melalui konsolidasi sumber data, kerangka penilaian terintegrasi, dan laporan terpusat, sehingga perlu penyelarasan kerangka penilaian dan instrumen untuk memperoleh single source of truth tersebut; (ii) kerangka penilaian berorientasi pada hasil belajar, yakni fokus pada hasil belajar murid serta komponen lain dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap kualitas hasil dan proses belajar murid. (iii) perbaikan instrumen dan prosedur yakni, proctored tests di Asesmen Nasional, instrumen tervalidasi, dan sumber data 360 derajat (murid, guru, dan kepala sekolah).
Kerangka penilaian dirumuskan dari standar nasional pendidikan dan Renstra yang terdiri dari: (i) mutu dan relevansi hasil belajar murid; (ii) pemerataan pendidikan yang bermutu; (iii) kompetensi dan kinerja GTK; (iv) mutu dan relevansi pembelajaran; dan (v) pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Dampak evaluasi sistem pendidikan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan bantuan para stakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru) yang bersama-sama mengoptimalkan hasil dari kelima kerangka penilaian tersebut untuk digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun pembelajaran, program, maupun kebijakan.