Setelah sukses meningkatkan angka partisipasi siswa di segala jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, sejumlah survei internasional yang seringkali digunakan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan seperti PISA, TIMS, IEA dan PIRLS menempatkan Indonesia pada level bawah dibanding negara-negara lain. Berbagai perubahan kebijakan pendidikan sebenarnya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan diantaranya melalui perubahan Kurikulum 2013 dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun, untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang lebih optimal, upaya perbaikan harus tetap dilakukan.
Pada 2016, INOVASI untuk anak sekolah Indonesia (INOVASI) melakukan sejumlah studi yang menghasilkan temuan menarik yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh gagalnya literasi dasar di kelas awal. Tanpa menuntaskan permasalahan di kelas awal ini, anak akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran pada jenjang yang lebih tinggi. Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa anak yang memiliki permasalahan literasi dasar di kelas awal memiliki resiko putus sekolah 20% lebih tinggi daripada anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis sederhana di kelas awal. Berdasarkan temuan tersebut, INOVASI bekerjasama dengan Puslitjakdikbud berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan literasi dasar di kelas awal melalui sejumlah kerja sama salah satunya dengan menerbitkan risalah kebijakan.
Pada Senin 22 Agustus 2019, Mark Heyward selaku Program Director INOVASI bersama dengan Basilius Bengoteku selaku Senior Sub-national Implementation Advicor, Aos Santosa Hadiwijaya selaku Education Policy and Governance Manager, dan Sthepanie Carter selaku Communication Manager, mengadakan pertemuan dengan Muktiono Waspodo selaku Kepala Puslitjakdibud. Agenda pertemuan tersebut adalah menyusun risalah kebijakan secara bersama sebagai upaya menyelesaikan permasalahan literasi dasar di kelas awal.
Dalam pertemuan tersebut dibahas delapan naskah risalah kebijakan, antara lain: Numerasi Dasar: Fondasi Masa Depan Siswa, Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai Wadah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Kepemimpinan Pendidikan dan Manajeman Sekolah, Penggunaan Bahasa Daerah dalam Transisi ke Bahasa Indonesia, Pembelajaran Kelas Rangkap, Literasi Dasar: Membangun Fondasi Belajar Siswa, Pendidikan Inklusif: Pendidikan untuk Semua Anak, Memanfaatkan Asesmen untuk Peningkatan Hasil Pemebelajaran dan Pengambilan Kebijakan. Rencananaya ke delapan risalah kebijakan tersebut akan diterbitkan di bawah naungan INOVASI dan Puslitjakdikbud pada periode akhir tahun 2019.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyambut baik kerjasama dalam menyusun risalah kebijakan tersebut. Sejumlah masukan beliau sampaikan dalam pertemuan tersebut yang salah satunya ialah menitikberatkan pada dampak risalah kebijakan agar bersifat lebih makro sehingga berdampak secara nasional. Selain itu, agar usulan rekomendasi tersebut dapat digunakan oleh sejumlah pemangku kepentingan, pertemuan tersebut juga menyepakati pentingnya sosialisasi yang akan dijalankan melalui kerjasama Puslitjakdikbud dan INOVASI. (IP/DNR)
