PSKP, Jakarta – Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan katalis perubahan dalam mewujudkan transformasi SMK. Program ini berfokus pada pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. Melalui program tersebut, SMK PK diharapkan dapat menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta mendorong peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lainnya. 

Untuk memantau perkembangan dan capaian peningkatan kualitas dan kinerjanya, evaluasi berkelanjutan telah dilakukan sebanyak dua kali terhadap program ini, yaitu evaluasi baseline pada tahun 2022 dan midline pada tahun 2023. Evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024 ini merupakan tahapan endline.

Belajar dari dua pengalaman evaluasi terdahulu, evaluasi program SMK PK pada 2024 juga akan dilakukan melalui studi lapangan sebagai bagian dari evaluasi proses dan konteks perubahan, dengan melibatkan para peneliti lapangan. Oleh karena itu, untuk menyamakan pemahaman dan persepsi para peneliti lapangan dalam melaksanakan evaluasi, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek melaksanakan pembekalan bagi para peneliti lapangan Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan SMK PK tahun 2024. Pembekalan dilakukan di Hotel Grand Orchard Jakarta Pusat pada 3 - 7 Juli 2024. 

“Selama lima hari, kita akan menyampaikan informasi terbaru terkait kebijakan dan program SMK PK, melakukan pendalaman serta penyamanan persepsi terkait rancangan studi, instrumen, serta aspek-aspek lain yang perlu didalami para peneliti lapangan dalam melakukan evaluasi proses dan konteks perubahan,” jelas Ketua Tim Kerja Standar Tata Kelola PSKP, Nur Berlian Venus Ali. 

Kegiatan yang diikuti oleh 20 orang peneliti lapangan ini diisi oleh para narasumber terkait, antara lain dari Direktorat SMK, Direktorat Mitras DUDI, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, INOVASI, perguruan tinggi, serta internal PSKP.

Beragam materi disampaikan, termasuk informasi mengenai kebijakan program SMK PK, Skema Pemadanan Dukungan (SPD), pengembangan Teaching Factory, Tracer Study, dukungan industri, pemahaman struktur Kurikulum Merdeka, implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), metode penelitian kualitatif, serta overview tentang paket instrumen studi yang akan digunakan di lapangan.

Melalui kegiatan pembekalan tersebut, diharapkan para peneliti lapangan dapat memperoleh informasi serta gambaran mengenai pengembangan apa saja yang telah berhasil dilakukan oleh SMK selama melaksanakan program SMK PK. Data-data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menggali proses perubahan serta dampak program terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada level satuan pendidikan dan daerah. Perubahan-perubahan tersebut dapat dipotret sejak tahap baseline, midline, hingga endline. Selain itu, analisis juga akan dilakukan untuk menggali faktor penyebab, alasan, dan mekanisme dari perubahan yang terjadi, serta memahami upaya pengimbasan yang dilakukan kepada sekolah lain.

Selepas pembekalan, 20 peneliti yang bertugas akan langsung melakukan studi lapangan ke SMK yang telah ditunjuk. Dalam evaluasi endline ini, SMK yang dikunjungi merupakan sepuluh SMK yang telah tiga tahun mendapat intervensi program SMK PK. Sepuluh SMK tersebut adalah SMKN 1 Lubukpakam Kab. Deli Serdang, SMKN Pertanian Pembangunan Kota Padang, SMKN 5 Kota Serang, SMKN 4 Kota Bandung, SMKN 8 Kota Semarang, SMKN 1 Kab. Bantul, SMK KAL-2 Kota Surabaya, SMKN 7 Kota Samarinda, SMKN 1 Kab. Maros, dan SMKN 1 Selong Kab. Lombok Timur. 

Dalam melaksanakan tugas, para peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen selama sepuluh hari di masing-masing sekolah. Dalam jangka waktu tersebut, peneliti diharapkan dapat memotret adaptasi yang dilakukan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan program SMK PK ke dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Kepala BSKAP, Anindito Aditomo dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh peneliti lapangan adalah bagaimana memahami para guru dan kepala sekolah dalam menerjemahkan berbagai kebijakan Kemendikbudristek pada level pelaksanaan di sekolah masing-masing.

“Guru dan kepala sekolah merupakan birokrat pada tingkat praktis, yang juga mengambil kebijakan karena mereka punya diskresi yang luar biasa, baik itu dalam menerjemahkan kurikulum, dalam menggunakan anggaran, ataupun dalam memanfaatkan Rapor Pendidikan,” ujar Anindito.

Anindito juga menyampaikan, banyak faktor dapat memengaruhi ada atau tidaknya dampak dari sebuah kebijakan, meskipun persepsi dan pemahaman sekolah terhadap kebijakan tersebut sudah cukup baik. 

“Etnografi membantu kita memahami bagaimana proses interpretasi dan penerjemahan kebijakan, di mana pada konteks tertentu, sebuah kebijakan dapat membawa dampak, namun di konteks yang lain tidak berdampak. Para peneliti perlu memotret segala fenomena dengan menggunakan kacamata guru dan kepala sekolah agar kita dapat memahami kenapa mereka berpendapat dan bertindak seperti yang mereka lakukan,” pesan Anindito kepada para peneliti. [BSJ]